Krisis Komunikasi di Tengah Pandemi Covid-19

Home / Kopi TIMES / Krisis Komunikasi di Tengah Pandemi Covid-19
Krisis Komunikasi di Tengah Pandemi Covid-19 Elfian Fitria Rukmayani, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

TIMESMALUKU, YOGYAKARTA – Pandemi Covid-19 telah menjadi wabah yang mengglobal. Beberapa bulan terakhir, hampir seluruh negara di dunia tengah berjuang melawan pandemi yang diduga berasal dari negeri tirai bambu ini. Setiap media penyiaran dipenuhi dengan tagline mengenai virus yang menyerang organ pernafasan ini.

Kian hari pasien terus bertambah, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus ini. Semua wilayah di bumi mengalami keguncangan tidak hanya dari aspek medis, tapi juga telah menyentuh hakikat kebutuhan mendasar manusia, terutama ketersediaan pangan.

Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap menghadapi krisis sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pola komunikasi pemerintah yang tidak memiliki pemimpin khusus di tengah krisis Covid-19. Padahal dalam kenyataannya, keberadaan pemimpin dalam komunikasi krisis memegang peranan penting lantaran menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan mengatasi masalah. Dengan adanya pemimpin ini maka akan dapat dengan mudah diatur dan disiapkan informasi seperti apa yang akan disampaikan pada masyarakat. Dalam melaksanakan komunikasi ditengah krisis seperti ini, diperlukan adanya perencanaan yang jelas.  

Hingga sejauh ini dapat dilihat pola komunikasi krisis di tengah pandemi Covid-19 belum dilaksanakan dengan terstruktur. Sehingga menghasilkan kebijakan tumpang tindih dan membingungkan masyarakat. Karena sejauh ini belum ditentukan pemimpin khusus, maka Presiden sebagai kepala negara-lah yang memegang kendali. Yang kenyataannya pola komunikasi menjadi tidak tertata dan sering keliru. Beberapa pernyataan diralat oleh menteri ataupun staf khusus. seringkali pernyataan yang dilontarkan bersifat spontan dan tidak terencana.

Komunikasi terencana harusnya mulai dilakukan oleh pemerintah ditengah krisis pandemi Covid-19 ini. Bukan melakukan komunikasi seperti biasa pada situasi normal, karena dalam hal ini masalah timbul dalam berbagai dimensi. Pada masa krisis terjadi peningkatan tajam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil survei konsultan public relation (PR) global, Edelman, menunjukkan tingkat kepercayaan publik di 11 negara maju meningkat di tengah pandemi Covid-19. Di Indonesia indeks kepercayaan publik kepada pemerintah pada Mei 2020 mencapai angka 61%. Capaian ini merupakan yang tertinggi selama 20 tahun terakhir.

Namun jika kepercayaan tinggi ini tidak dibarengi dengan yang sesuai harapan juga akan menimbulkan kekecewaan. Sebagai satu-satunya pemegang otoritas yang memiliki data valid tentang fakta kondisi krisis Covid-19 membuat masyarakat begitu percaya terhadap pemerintah. Maka dengan ini diperlukaan adanya keterbukaan data yang valid. Dengan adanya keterbukaan data maka masyarakat akan lebih sadar dan mampu memahami situasi terkini. Terlebih dengan konsumsi berita di masyarakat meningkat sepanjang krisis Covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadi ancaman di seluruh negara di dunia yang harus diatasi dengan komunikasi dan langkah strategis. Itulah sebabnya pesan dalam komunikasi krisis semestinya disesuaikan dengan khalayak yang menjadi target. Penyampaian pesan tidak melulu harus melalui media massa umum saja. Karena tidak semua orang mengakses media online, membaca koran, mengakses diskusi, sehingga diperlukan banyak saluran lain yang harus aktif mengedukasi masyarakat ditengah krisis komunikasi pandemi Covid-19. Isi pesannya-pun harus berbeda sesuai target. Harus ada satu tokoh yang berbicara dengan tepat kepada masyarakat. Namun yang terjadi sekarang yaitu dipukul rata sehingga malah menyebabkan semakin keruhnya kondisi krisis..

***

*)Oleh: Elfian Fitria Rukmayani, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com